Aceh Baru

Hampir di setiap sudut di jantung kota Banda Aceh, kerap kita jumpai spanduk atau selebaran yang ditempel di sembarang tempat tentang kondisi Aceh saat ini. Satu baligo besar malah pernah menghiasi kota, isinya tentang Aceh masa depan. Ada juga tiga trip baligo yang dipasang berseri, menceritakan perjalanan Aceh. Yang pertama Aceh Baru, kedua terakhir baligo tersebut bercerita Aceh masa lalu yaitu, tengan konflik dan tsunami.

Aceh Baru, menjadi jargon semua pihak baik itu eksekutif atau legislatif. Semua bicara tentang Aceh Baru. Bahkan, sejumlah kepala dinas dengan semangat mencanangkan program unggulan yang berkaitan dengan Aceh Baru menyongsong masa depan. Tidak luput, sejumlah aktivis yang berdiskusi di mailing list atau di kedai-kedai kopi selalu saja bersemangat ketika membasa soal Aceh Baru dalam rentang perjalanan ke depan. Sesekali obrolan itu penuhnya emosional, jarang yang berdialo santun dan masuk akal dengan logika ilmiah baik itu bicara soal pembangunan dan lain hal di Aceh. Coba simak, ketika sebuah obrolan menyoal begitu Aceh ini selalu tergantung dengan Medan, Sumatera Utara. Beberapa aktivis malah cenderung emosioal ketika bicara Aceh harus segera keluar dari ketergantungan dari Medan. Obrolannya jadi ngelantur kesana kemari ketimbang membahas soal hal teknis dan mekanisme pasar yang sesungguhnya. Ketika obrolan itu diserap masyarakat menengan ke bawah, kesannya pun menjadi sangat emosional sekali. Belum didapat sebuah bahasan mengenai bagaimana upaya nyata mengembalikan Aceh sebagai titik awal bisnis mancanegara, bukan sebaliknya titik akhir dari semua jaringan bisnis alias konsumen yang bisa dimainkan seenaknya.

Mantan Ketua Bapel BRR, Kuntoro Mangkusubroto dalam sebuah seminar di Anjong Mon Mata menjelang berakhirnya masa kerja BRR, menggambarkan dengan nyata bagaimana seharusnya rakyat Aceh mengubah pola pikir agar arah angin bisnis Aceh-Medan menjadi berbalik Medan-Aceh, artinya Aceh menjadi titik awal dari semua urusan bisnis, bukan seperti saat ini. Kuntoro malah seperti menyindir, bahwa semua infrastruktur sudah dibangun di Aceh. Apa yang tidak ada di tempat lain, ada di Aceh. Maka alangkah, mundurnya jika fasilita tersebut, kata Kuntoro, sama sekali tidak bisa membuat rakyat Aceh berubah. Ini tentu baru urusan dalam bisnis, belum dalam hal lain terkait menuju Aceh Baru yang didambakan itu.

Mengutip, tulisan Dr. Kamal A. Arif, menuju Aceh baru perlu membawa paradigma baru yang bertumpu pada prinsip jalan tengah yang tidak terjebak pada eksklusivisme maupun ekstremitas yang radikal. Diantara dua kelompok yang berkonflik itu, muncul kelompok adaptif atau transformatif yang berusaha mencari jalan tengah konflik itu. Jalan tengah ini merupakan bakat asli khas Indonesia, akibat pandangan dasar nilai-nilai aslinya yang selalu mencegah terjadinya akhir “kalah-menang” dari dua oposisi yang berseberangan.

Membangun Aceh tentu tidak hanya dengan pembangunan fisik yang kering dan rapuh, tetapi membangun Aceh yang memiliki ruh yang mencerminkan nilai-nilai adat dan budayanya. Aceh sudah barang tentu menerima dampak buruk dari konflik yang amat lama dan pembangunan yang serba segera pascatsunami.

Menuju Aceh Baru, tentu tidak sesederhana menyatakan Aceh akan segera meninggalkan Medan. Aceh tidak akan lagi tergantung dari Medan. Tetapi itu semua bisa terwujud jika mekanisme pasar yang ada saat ini bisa diubah. Termasuk juga mengubah pola pikir masyarakat yang cenderung konsumtif menjadi masyarakat yang produktif. Dengan ini menuju Aceh Baru bukan sekedar impian, tetapi jalan yang sama-sama sedang diretas.