Aktivis 77: SBY Balik ke Zaman Belanda

Jakarta - Dalam kampanyenya, SBY-Boediono selalu membantah pihaknya menganut ekonomi neoliberisme dan selalu mengatakan pro rakyat. Ternyata, aktivis 77-78 mengaku memiliki bukti ke-neolib-an SBY-Boediono. Apa itu?

"Ada Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2007 yang ditandatangani SBY pada waktu itu ketika menko perekonomiannya Boediono yang mengatur bahwa Bank 99% sahamnya boleh dimiliki asing. Ini kan seperti zaman Belanda yang 100% di kuasai Belanda dan ini seperti adanya langkah mengembalikan pada zaman Belanda," ujar AKtivis 77-78 Abdul Rohim di Galeri Cafe TIM, Cikini, Jakarta, Selasa (21/7).

Menurut Abdul, pada waktu pilpres SBY selalu mengakui dirinya pro rakyat. Begitu juga Boediono dan Sri Mulyani yang di buktikan dengan perhatian SBY kepasda rakyat melalui BLT, BOS ataupun PNPM. Tapi, dengan adanya peraturan presiden itu telah menunjukkan bahwa SBY-Boediono itu neolib.


Menurut Abdul, pada waktu pilpres SBY selalu mengakui dirinya pro rakyat. Begitu juga Boediono dan Sri Mulyani yang di buktikan dengan perhatian SBY kepasda rakyat melalui BLT, BOS ataupun PNPM. Tapi, dengan adanya peraturan presiden itu telah menunjukkan bahwa SBY-Boediono itu neolib.

"Inilah Neolib. Padahal, Bank itu uangn tabungannya dari masyarakat dari keringat kita, modal itu hanya 10% yang lainnya uang kita tapi kepemimikan sahamnya oleh orang asing. Mana mau ada kredit usaha kecil kecuali untuk pencitraanm," katanya.

Abdul mengatakan, bisa dibandingkan antara Indonesia dengan Cina dimana kepemilikan asing hanya boleh 25%. "Cina itu bukan neolib tapi dia maju. Jadi negara maju tidak harus beraliran neolib. Bagi asing, liberalisasi itu pintu penjajahan baru," pungkasnya.